Lokomedia Logo

KNPBNews - Dalam rangka peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia sebagai seorang pejuang yang sejati,  radikal dan berjiwah militant, pengurus KNPB Wilayah Balim Barat telah melaksanakan pendidikan politik di

PELANGGARAN  HAK HIDUP ORANG GELOMBANG PENGISIAN INTAN JAYA.“Komnas HAM RI Segera Turun Melakukan Investigasi Atas Dugaan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Intan Jaya     Indonesia adalah

“Komnas HAM RI Segera Turun Melakukan Investigasi Atas Dugaan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Intan Jaya     Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (3), UUD 1945.

Kemerdekaan ini adalah usaha tamba senjata Dan perang Revolusi Total. Kemerdekaan ini adalah seluruh tanah air Papua barat  perang Revolusi total.Semuanya untuk masa depan Papua barat yang lebih cerah.Demi

Sir Michael Thomas Somare, GCL, GCMG, CH, CF, KStJ, MP adalah Perdana Menteri Papua Nugini periode 2002-2011. Sebelumnya, dia juga Perdana Menteri dari kemerdekaan pada 1975 sampai 1980 dan dari tahun 1982 sampai 1985.

Sir Michael Thomas Somare, GCL, GCMG, CH, CF, KStJ, MP adalah Perdana Menteri Papua Nugini periode 2002-2011. Sebelumnya, dia juga Perdana Menteri dari kemerdekaan pada 1975 sampai 1980 dan dari tahun 1982 sampai 1985.

by 7 WILAYA ADAT ADALAH,HAK KITA BUKAN ANDA Seruan Dukungan

Papua Nugini negara Monarki lintas benua yang terbentang dari Asia Tenggara hingga Australia Papua Nugini atau Papua Guinea Baru adalah sebuah negara yang terletak di bagian

February 23, 2021 Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emanuel Gobay menyatakan rencana Majelis Rakyat Papua (MRP) menggugat Presiden dan DPR RI, dijamin hukum yang berlaku di

3 hari ago Ketua MRP Timotius Murib JAYAPURA – Pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden maupun DPR RI yang dinilai melakukan inisiasi dan keputusan sepihak tanpa melibatkan rakyat Papua dan lembaga

Dogiyai February 22, 2021. Sovereign people! Today in Dogiyai District, thousands of people, civil servants, private employees, religious leaders, traditional Dogiyai leaders, junior high school, high school and

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=467506131297424&id=100041141221143 _________________________ OTSUS adalah Politik NKRI untuk mempertahankan KOLONISASInya di West Papua, OTSUS adalah produk Hukum

“Pernyataan Ketua Komnas HAM RI Melanggar Kode Etik Pegawai Komnas HAM RI Serta Bertentangan Dengan Tujuan Pembentukan Komnas HAM RI”       Pada prinsipnya Perlindungan, pemajuan,

Pulau Niew Guinea Papua Barat di bawah politik Kolonialisasi Indonesia di beri wewenangnya oleh Negara – Negara kapitalis dan imperialis Amerika dan PBB sejak tahun 1962. Bertujuannya Genosida bangsa mengepung

r : 004/SP-KPHHP/II/2021 TINDAKAN PENYIKSAAN AKTIVIS KNPB MERAUKE NIHILKAN KOMITMEN PENEGAKAN PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM POLRES MERAUKE   "Koalisi Penegak Hukum Dan HAM Papua Adukan