Siaran Pers  Nomor : 01/SP-LBH-Papua/II/2020   KETUA KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA TIDAK MAMPU MELIN

Keterangan Gambar : Siaran pers LBH Papua.


“Pernyataan Ketua Komnas HAM RI Melanggar Kode Etik Pegawai Komnas HAM RI Serta Bertentangan Dengan Tujuan Pembentukan Komnas HAM RI”

 

 

 

Pada prinsipnya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 28I ayat (4), UUD 1945. Dalam rangka menjalankan fungsi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). 

 

Untuk diketahui bahwa secara umum tujuan pembentukan Komnas HAM adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan (Pasal 75 huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999). Secara khusus Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya (Pasal 4 Huruf b, Keppres Nomor 50 Tahun 1993). Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tantang hak asasi manusia (Pasal 76 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999).

 

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;

b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan

c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia (Pasal 89 ayat (2), UU Nomor 39 Tahun 1999).

 

Dengan berpatokan pada tugas penyuluhan diatas dalam melihat pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat mengisi materi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri perihal “penarikan pasukan TNI-Polri dari Papua merupakan hal yang tidak masuk akal lantaran masih ancaman kelompok bersenjata di Papua. Menurut dia, TNI dan Polri perlu menjalankan tugasnya di Papua sesuai norma HAM meski menghadapi kelompok bersenjata yang bertindak melawan hukum serta mengganggu masyarakat. "Kalau pemulangan dan lain-lain itu sesuatu yang tidak masuk akal, karena ini negara berdaulat," jelas Ahmad Taufan Damanik saat mengisi materi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri. Komnas HAM pun menginginkan agar TNI-Polri disiplin dalam menjalankan operasinya di Papua sebagaimana dimuat dalam laman berita online www.aa.com dengan judul : Komnas HAM Tak Setuju Pasukan Tni Polri Ditarik Dari Papua yang dipublikasikan pada tanggal 15 Februari 2021 (https://www.aa.com.tr/id/nasional/komnas-ham-tak-setuju-pasukan-tni-polri-ditarik-dari-papua/2145527) dimana pada tanggal tersebut terjadi penyiksaan hingga menewaskan 3 (tiga) orang masyarakat sipil papua atas nama Janius Bagau, Justinus Bagau dan Soni Bagau di Puskesmas yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dari Para Raider 501/BY bertugas melaksanakan operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Papua Nugini selama sembilan bulan di wilayah Intan Jaya, Papua menggantikan Yonif Raider 400/BR yang akan berakhir masa tugasnya di Kabupaten Intan Jaya (https://www.aa.com.tr/id/nasional/tni-kirim-450-prajurit-ke-intan-jaya-papua/2131043) menunjukan sebuat fakta yang tidak sesuai dengan tugas penyuluhan Komnas HAM sebagiaman diatur pada Pasal 89 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Selain itu, untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: 

a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; 

b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; 

c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; 

d. pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; 

e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; 

f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; 

g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan 

h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak (Pasal 89 ayat (3), UU Nomor 39 Tahun 1999).

 

Dengan berpatokan pada tugas pemantauan khususnya terkait penyelidikan dan pemeriksaan peristiwa diatas dalam melihat pernyataan ketua komnas HAM Ahmad Taufan Damanik terkait Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti sejumlah peristiwa kekerasan di Papua. Peristiwa itu terjadi akibat ulah dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ahmad pun mencontohkan satu peristiwa kekerasan yang cukup parah yang terjadi di Wamena sebagai buntut dari aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Ketika itu, Ahmad mengatakan Komnas HAM merasa sangat khawatir bila terjadi konflik horizontal antarmasyarakat di Tanah Cenderawasih akibat kejadian tersebut. "Seperti peristiwa Wamena dan kota lain, demonstrasi setelah isu rasisme di Surabaya kami catat ada aksi kekerasan separatisme OPM itu. Bahkan saya ketemu Kapolda dan Pangdam saya katakan jangan dipublikasikan karena sangat sadis, khawatir ada serangan balik dari kelompok masyarakat yang marah" (https://papua.inews.id/berita/komnas-ham-ungkap-kekerasan-kelompok-separatis-di-papua-sangat-brutal). Anehnya beliau tidak menjelaskan fakta meninggalnya mahasiswa papua di Expo yang terjadi pada hari yang bersamaan dengan kejadian di Wamena. Selain itu, sampai saat ini Komnas HAM RI belum perna menerbitkan Rekomendasi kepada pemerintah atas implementasi UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik yang belum efektif melindungi orang papua dari tindakan rasisme yang dilakukan warga Negara lainnya di Indonesia menunjukan fakta yang tidak sesuai dengan tugas pemantauan khususnya  penyelidikan dan pemeriksaan peristiwa dari Komnas HAM sebagiaman diatur pada Pasal 89 ayat (3), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

 

Dengan demikian berdasarkan keterangan Ketua Komnas HAM RI diatas beserta fakta pelanggaran HAM yang menimpa orang Asli Papua menunjukan bukti bahwa melalui Pernyataan Ketua Komnas HAM RI secara langsung bertentangan Dengan Tujuan Pembentukan Komnas HAM RI yaitu “meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan” sebagaimana diatur pada Pasal 75 huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, melalui Pernyataan Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM RI jelas-jelas bertengangan dengan Kode Etik Pegawai Komnas HAM khususnya Etika Bermasyarakat terkait tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf d, Peraturan Sekjen Komnas HAM Nomor : 014/Per.0.0.3/XII/2016 Tentang Kode Etik Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Atas dasar itu menunjukan bahwa Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Tidak Mampu Melindungi Hak Asasi Manusia Orang Asli Papua yang terus menghadapi tindakan pelanggaran Hukum dan HAM. 

 

Berdasarkan uraian diatas, Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) mengunakan hak yang diberikan berdasarkan Pasal 100, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyampaikan kepada :

 

1. Ketua Komnas HAM RI untuk lebih professional dalam menjalankan  tugas perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi orang asli papua sesuai dengan perintah Pasal 75 huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

 

2. Ketua Komnas HAM RI segera menarik pernyataan di media online yang bertentangan dengan Kode Etik Pegawai Komnas HAM sebagimana diatur dalam Peraturan Sekjen Komnas HAM Nomor : 014/Per.0.0.3/XII/2016 Tentang Kode Etik Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 

 

3. Majelis Kode Etik Komnas HAM RI segera Proses Ketua Komnas HAM RI atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Komnas HAM sebagimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf d, Peraturan Sekjen Komnas HAM Nomor : 014/Per.0.0.3/XII/2016 Tentang Kode Etik Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

 

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 

 

Jayapura, 19 Februari 2021

 

Hormat Kami

 

Lembaga Bantuan Hukum Papua

 

 

Emanuel Gobay, S.H., MH

(Direktur)

Narahubung :

082199507613

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.