Siaran Pers  KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAM PAPUA

Keterangan Gambar : Direktur LBH Papua siaran pers.


r : 004/SP-KPHHP/II/2021

TINDAKAN PENYIKSAAN AKTIVIS KNPB MERAUKE NIHILKAN KOMITMEN PENEGAKAN PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM POLRES MERAUKE

 

"Koalisi Penegak Hukum Dan HAM Papua Adukan Dugaan Tindakan Penyiksaan Aktivis KNPB Merauke Ke Komnas HAM RI Perwakilan Papua"

 

 

 

Dalam penangkapan 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke pada 13 Desember 2020 lalu menunjukan bukti adanya tidakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan dari Polres Merauke terhadap 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke. Fakta tindakan penyiksaan itu dibenarkan oleh Frits Ramandey selaku Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua usia melihat aktivis KNPB Merauke yang ditahan pihak kepolisian Resort Merauke selanjutnya kepada media masa Frits Ramandey mengatakan “Betul ada di antara mereka yang diduga mendapat penganiayaan karena ada luka di kepala dan di belakang. Menurut Frits, “Kami sayangkan pendekatannya represif. Ini tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru dan menjadi sorotan. Mestinya yang dipakai, cukup pendekatan dialogis. (Baca : https://jubi.co.id/penangkapan-13-aktivis-knpb-merauke-dinilai-munculkan-masalah-baru/).

 

Agar dapat menunjukan fakta tindakan penyiksaan yang dialami oleh beberapa aktivis KNPB Merauke maka akan dijelaskan kronologinya kembali. Awalnya pada hari  minggu, Tanggal 13 Desember 2020, kurang lebih pukul 14.00 WITada 2 (dua) mobil dalmas yang berisikan anggota Brimob mengunakan senjata lengkap dan 1 (satu) mobil patroli dan mobil avanza yang ditumpangi beberapa anggota intel mendatangi kantor sekretariat KNPB Wilayah Almasuh Jln, Domba 3 kelurahan Kamundu, Kabupaten Merauke. Setibanya sekretariat, anggota brimob turun dari mobil dengan keadaan siap dan langsung mengepung kantor Sekertariat dan tanpa memperlihatkan surat Tugas maupun Surat Penangkapan dan juga TANPA memberikan penjelasan langsung terhadap Para Pemohon tentang alasan dilakukannya penangkapan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon atas nama Zakarias Yakobus Sraun, Piter Wambon, Robertus Landa, Kristian Yandum, Michael Bunop, Elia Kmur selanjutnya mereka diperintahkan untuk membuka baju dan tidur dengan keadaan tengkurap di atas tanah, lalu mereka dipukul dengan menggunakan rotan kemudian diinjak-injak. Pada saat itu tangan mereka masing-masing diikat kebelakang dengan menggunakan klem, kemudian setelah itu ke enam anggota KNPB di perintahkan naik di mobil dalmas dan duduk berbaris dibawah lantai mobil sambil menghadap muka ke depan dan dibawah langsung ke Polres Merauke untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah tiba di Polres Merauke, di dalam sel Rutan Polres Merauke masih melancarkan pemukulan terhadap para Pemohonhal ini mengakibatkan kepala dari Pemohon atas nama Kristian Yandum peca dan berdarah. Sementara itu, Tulang belakang dari Pemohon atas nama Michael Bunop juga berdarah. 

 

Fakta tindakan penyiksaan diatas secara jelas-jelas menunjukan bukti bahwa Oknum Aparat Kepolisian Resort Merauke telah melanggara ketentuan terkait “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat” sebagaimana diatur pada Pasal 7, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Sipil dan Politik dan melanggar ketentuan “Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan” sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf b, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Impelementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

Berdasarkan fakta pelanggaran hukum diatas maka Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mewakili 13 (tiga belas) orang Aktivis KNPB Merauke mengajukan Gugatan Praperadilan MELAWAN Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Papua Cq. Kepala Kepolisian Resor  (KAPOLRES) Merauke ke Pengadilan Negeri Merauke Tindakan Penetapan, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan  Tidak Sah pada tanggal 11 Januari 2021 dan terdaftar dalam Perkara Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN.MRK dilatarbelakangi atas fakta Penangkapan terhadap 6 (enam) Anggota Aktivis KNPB Merauke oleh anggota Brimob dan anggota Polres Merauke, kemudian mereka diperintahkan untuk membuka baju dan tidur dengan keadaan tengkurap di atas tanah, lalu mereka dipukul dengan menggunakan rotan kemudian diinjak-injak, yang pada saat itu tangan mereka masing-masing diikat kebelakang dengan menggunakan klem, kemudian setelah itu ke enam anggota KNPB di perintahkan naik di mobil dalmas dan duduk berbaris dibawah lantai mobil sambil menghadap muka ke depan dan dibawah langsung ke Polres Merauke selanjutnya dalam sel Rutan Polres Merauke masih melancarkan pemukulan terhadap aktivis KNPB Merauke. Hal itu mengakibatkan bagian tubuhkepala dari Pemohon atas nama Kristian Yandum luka robek dan berdarah. Sementara itu, Tulang belakang dari Pemohon atas nama Michael Bunopjuga berdarah. Selain itu, berdasarkan fakta saat Penangkapan yang dilakukan TANPA memperlihatkan surat Tugas maupun Surat Penangkapan dan juga TANPA memberikan penjelasan langsung terhadap Para Pemohon tentang alasan dilakukannya Penangkapan serta pengeledahan dan penyitaan yang tanpa ada surat dari Ketua Pengadilan Negeri Merauke.

 

Dengan melihat kondisi beberapa aktivis KNPB Merauke yang menjadi korban Penyiksaan saat penangkapan sehingga kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2020, sejak awal pendampingan telah meminta penyidik Polres Merauke untuk memenuhi hak atas kesehatan 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke sesuai dengan perintah Pasal 58, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana mengingat adanya fakta tindakan penyiksaan yang dialami oleh beberapa aktivis KNPB Merauke yang ditangkap namun diabaikan. Pada perkembangannya kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke mendapatkan kabar dari keluarga klien bahwa kondisi kesehatan Kristian Yandum dalam Rutan Polres Merauke terganggu sehingga pasca sidang putusan praperadilan kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke pada tanggal 26 Januari 2021 mengajukan surat pembantaran dengan nomor : 002/PIB-KPHHP/I/2021 perihal : Permohonan Ijin Berobat agar Kristian Yandum diobati secara serius di Rumah Sakit namun saat pengajuan itu pihak Penyidik Polres Merauke tidak menangapinya secara langsung. 

 

Selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021, keluarga Kristian Yandum mendatangi Rutan Polres Merauke untuk memastikan kondisi kesehatannya. Sesampainya di Rutan Polres Merake keluarga mendapatkan informasi dari petugas penjaga tahanan bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 kurang lebih jam 20.18 WIT malam, Kristian Yandum telah dibawah ke Rumah Sakit Angkatan Laut dan sekarang sedang ada di UGD. Setelah mendapatkan informasi kami langsung ke rumah sakit angkatan laut, sampai disana keluarga melihat Kristian Yandum sedang tidur lemas dan dipasang oksigen tanpa infuse. Beberapa waktu selanjutnya penyidik Polres Merauke antar surat pembantaran dan keterangan dokter tentang akabn dilakukan ronsen pada tanggal 10 Februari 2021 pada pukul 09.00 WIT. 

 

Melalui fakta adanya permintaan kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke kepada penyidik Polres Merauke untuk memenuhi hak atas kesehatan pada bulan Desember 2020 hingga pengajuan Surat Permohonan Pembantaran khusus untuk  Kristian Yandum pada tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 menunjukan fakta penyidik mengabaikan perintah Pasal 58, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana yang menjamin 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke khususnya Kristian Yandum. Fakta ini jelas-jelas menunjukan bukti Penyidik Polres Merauke jelas-jelas melanggar perintah Tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan terkait tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai dengan catatan medis yang harus disimpan sebagaimana diatur pada pasal 23 huruf I, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Berdasarkan uraian diatas, secara langsung membuktikan bahwa Oknum Aparat Kepolisian Resort Merauke melakukan pelanggaran  Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana junto Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia junto UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Sipil dan Politik junto Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atas dasar itu jelas-jelas membuktikan bahwa Oknum Aparat Kepolisian Resort Merauke secara terang-terang telah melanggar ketentuan Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur pada pasal 6 huruf q, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian sudah dapat ditarik bahwa melalui “Tindakan Penyiksaan Aktivis KNPB Merauke secara langsung menunjukan Nihilkan Komitmen Penegakan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polres Merauke”. 

 

Dengan berpegang pada keputusan Hakim Tunggal Ganang Hariyudo Prakoso, SH selaku pemeriksa  Perkara Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN.MRK yang mengatakan bahwa terkait dengan dugaan telah terjadinya perbuatan melawan hukum, kekerasan maupun penyimpangan dengan segala macam bentuknya maka hal tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut melalui jalur yang telah disediakan yaitu dengan membuat pengaduan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian dan/atau untuk proses pelanggaran kode etik akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam POLRI (Baca : Perkara Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN.MRK, halaman 94). Selain itu, Fakta tindakan penyiksaan itu dibenarkan oleh Frits Ramandey selaku Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua usia melihat aktivis KNPB Merauke yang ditahan pihak kepolisian Resort Merauke dan didukung dengan fakta pelanggaran  Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana junto Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia junto UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Sipil dan Politik junto Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke telah mengadukan dugaan tindakan penyiksaan yang dilakukan oknum anggota Kepolisian Resort Merauke terhadap aktivis KNPB Merauke ke Komnas HAM RI Perwakilan Papua dan terdaftar dalam Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor : 009/STTP-HAM/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021. 

 

Berdasarkan uraian diatas, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke menegaskan kepada :

 

1. Komnas HAM RI Pusat Cq Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera tindaklajuti Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor : 009/STTP-HAM/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021 sesuai dengan perintah Pasal 89 ayat (3) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

 

2. Komnas HAM RI Pusat Cq Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera memastikan komitmen Polres Merauke Dalam menjalankan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Implementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas kasus 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB sesuai dengan perintah Pasal 89 ayat (3) huruf a, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

 

Demikian siaran pers ini dibuat semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 

 

Jayapura, 19 Februari 2021

 

Hormat Kami

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua

 

 

Emanuel Gobay, S.H., M.H

(Kordinator Litigasi)

Nara hubung:

082199507613

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.